PT Bestprofit Medan

Category Archives: politik

5 Drama Politik di DPR Sepanjang 2017

Ratusan anggota DPR dari empat fraksi yakni F- Gerindra, F-PAN, F-PKS dan F-Demokrat meninggalkan ruang sidang sebelum pengesahan RUU Pemilu pada sidang Paripurna DPR ke-32 masa persidangan V tahun sidang 2016-2017 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (21/7/2017) dini hari. DPR mengesahkan RUU Pemilu menjadi undang-undang setelah melalui mekanisme dan memilih opsi A, yaitu Presidential Threshold sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara nasional.

PT BESTPROFIT FUTURES MEDAN

BESTPROFIT – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sepanjang 2017 diwarnai sejumlah drama politik. Sebagian besar berkaitan dengan fungsinya dalam bidang legislasi, penganggaran dan pengawasan. Namun, ada pula drama politik yang membuat waktu dan tenaga anggota dewan justru tersita dari tugas dan fungsi utamanya.

Sebut saja kisruh berkepanjangan yang ditimbulkan akibat dibukanya kasus korupsi proyek e-KTP. Drama masih memiliki potensi berlanjut, bahkan meski Setya Novanto, salah satu yang dianggap aktor penting kasus itu sudah mundur dari jabatannya sebagai Ketua DPR.

Alasan Pembatalan Rotasi 16 Anggota TNI

20171221hq

PT BEST PROFIT FUTURES, PT BESTPROFIT

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto membatalkan rotasi terhadap 12 orang Perwira Tinggi (Pati) TNI dan empat orang Perwira Menengah (Pamen). Rotasi tersebut dilakukan oleh Jenderal Gatot Nurmantyo melalui surat keputusan nomor Kep/982/XII/2017 tertanggal 4 Desember, beberapa hari sebelum melepaskan tongkat komando Panglima TNI.

Pembatalan rotasi dilakukan Panglima TNI Hadi Tjahjanto dengan mengeluarkan surat nomor Kep/928.a/XII/2017 tertanggal 19 Desember. Hadi menjelaskan, keputusan itu sudah berdasarkan evaluasi dan menghasilkan tiga acuan.

BESTPROFIT

“Dengarkan dengan baik-baik. Untuk mengemban amanah sebagai Panglima TNI saya telah melaksanakan evaluasi berkesinambungan terhadap sumber daya manusia untuk memenuhi kebutuhan organisasi dan tantangan tugas ke depan,” kata Hadi di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/12).

BEST PROFIT

Penglima menegaskan, keputusan yang sudah dibuat sudah berlandaskan sistem yang disesuaikan dengan kebijakan dan manajemen SDM aparatur negara. Berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar.

“Kedua, dasar penilaian SDM adalah profesionalitas dan merit sistem,” ujarnya.

Mantan Kepala Staf Angkatan Udara ini menegaskan bahwa keputusan yang diambil sudah dipikirkan secara matang. Dan rotasi itu juga terkait dengan pembinaan karir prajurit TNI.

“Ketiga, terkait dengan pembinaan karir prajurit TNI itu sudah baku semua berdasarkan profesionalitas dan merit sistem yang selalu kita lakukan. Tidak ada istilah di dalam pembinaan karir adalah like and dislike,” tegasnya.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Mohamad Sabrar Fadhilah membenarkan adanya surat keputusan baru terkait rotasi jabatan terhadap Pati TNI yang dibuat oleh Hadi.

“Benar, itu suratnya benar,” kata Fadhilah di Landasan Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Rabu (20/12).

Salah satu Pati yang batal dirotasi yaitu Letjen TNI Edy Rahmayadi yang sebelumnya dirotasi oleh Gatot dari jabatan Pangkostrad menjadi Perwira Tinggi Mabes TNI AD dalam rangka pensiun dini. Namun, dalam surat keputusan yang baru bahwa Edy tetap menjabat sebagai Pangkostrad.

Lebih lanjut, Fadhilah menerangkan kenapa Hadi membatalkan 16 anggota TNI yang sebelumnya dirotasi oleh Gatot karena keputusan itu diambil atas kebutuhan organisasi. Fadhilah menegaskan bahwa Hadi mempunyai wewenang menganulir keputusan Gatot.

“Kan, Pak Gatot sendiri sudah sampaikan akan diserahkan ke Pak Hadi untuk dilakukan evaluasi,” ujarnya.

Berikut 16 anggota yang dibatalkan rotasi jabatannya oleh Hadi:

  1. Letjen TNI Edy Rahmayadi NRP 30442, Pangkostrad jabatan baru sebagai Perwira Tinggi Mabes TNI AD
  2. Mayjen TNI Sudirman NRP 30786, Asops Kasad jabatan baru sebagai Pangkostrad
  3. Mayjen TNI AM Putranto, S.Sos. NRP 31102, Pangdam II/Swj jabatan baru sebagai Asops Kasad
  4. Mayjen TNI Subiyanto NRP 32290, Aspers Kasad jabatan baru sebagai Pangdam II/Swj
  5. Brigjen TNI Heri Wiranto, S.E., M.M., M. Tr (han) NRP 32589, Waaspers Panglima TNI jabatan barus sebagai Aspers Kasad
  6. Brigjen TNI Gunung Iskandar NRP 32736, Waaspers Kasad jabatan baru sebagai Waaspers Panglima TNI
  7. Kolonel Inf Agus Setiawan, S.E. NRP 1900010990668, Pamen Denma Mabesad jabatan baru sebagai Waaspers Kasad
  8. Mayjen TNI Agung Risdhianto, M.B.A. NRP 30404, Dankodiklat TNI jabatan baru sebagai Staf Khusus Kasad
  9. Mayjen TNI (Mar) Bambang Suswantono, S.H., M.H., M.Tr (Han) NRP 8971/P, Dankormar jabatan baru sebagai Dankodiklat TNI
  10. Brigjen TNI (Mar) Hasanudin NRP 9320/P, Kas Kormar jabatan baru sebagai Dankormar
  11. Brigjen TNI (Mar) Nur Almsyah, M.Tr.(Han) NRP 9645/P, Danpasmar II Kormar jabatan baru sebagai Kas Kormar
  12. Kolonel (Mar) Edi Juardi NRP 9646/P, Asops Kormar jabatan baru sebagai Danpasmar II Kormar
  13. Brigjen TNI Edison Simanjuntak, S.I.P NRP 30431, Pa Sahli Tk. II Ekku Sajli Bid. Ekkudag Panglima TNI jabatan baru sebagai Staf Khusus Panglima TNI
  14. Brigjen TNI Herawan Adji, M. Si (han) NRP 30465, Dir F BAis TNI jabatan baru sebagai Pa Sahli Tk II Ekku Sahli Bid. Ekkudag Panglima TNI
  15. Kolonel Kav Steverly Christmas P. NRP 1900016361267, Pa Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI jabatan baru sebagai Dir F Bais TNI
  16. Kolonel Inf Syafruddin NRP 32602, Paban IV/Ops Sops TNI jabatan baru sebagai Sahli Tk. II Poldagri Sahli Bid. Polkamnas Panglima TNI

Sumber

liputan6.com

Gus Ipul-Azwar dan Peluang Ganjalan dari Khofifah

Gus Ipul-Azwar dan Peluang Ganjalan dari Khofifah

BESTPROFIT – PKB dan PDI Perjuangan resmi mengusung Saifullah Yusuf-Abdullah Azwar Anas sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur pada Pilkada Jawa Timur 2018. Keputusan kedua partai bisa jadi menempatkan pasangan ini sebagai bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang paling diperhitungkan.

Latar belakang kultur politik Gus Ipul dan Azwar membuat mereka diidentikkan sebagai representasi kaum nahdliyin dan nasionalis. Gus Ipul yang mantan Sekretaris Jendreal DPP PKB akrab dengan kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Sementara Azwar Anas yang merupakan kader PDI Perjuangan jelas dekat dengan pemilih nasionalis.

“Jadi simbolnya, katanya buah semangka, kalau saya bilang enggak mau, kalau saya maunya semangka merah di luar, hijau di dalam. Tapi kan belum ada, adanya selalu hijau di luar, merah di dalam, jadi saya bilang ini bukannya hijau atau merah, ini adalah merah-putih untuk Indonesia Raya,” kata Megawati saat menyampaikan sikap politiknya di DPP PDI Perjuangan, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/10/2017).

Senada dengan Megawati, Sekretaris Jendral DPP PKB Abdul Kadir Karding juga memandang pasangan Gus Ipul dan Azwar sebagai representasi kaum agamis dan nasionalis. Keduanya menggambarkan kelompok politik mayoritas di Indonesia. “Maka kita bisa menyebut bahwa pasangan ini adalah pasangan merah putih. Dari Jawa Timur untuk Indonesia,” kata Karding di Kantor DPP PKB, Jakarta, pada hari yang sama.

Kekuatan kultur politik kedua partai terlihat jelas dari perolehan suara PKB dan PDI Perjuangan di Jawa Timur saat Pemilu 2014 lalu. PKB yang menjadi partai pertama pengusung Gus Ipul meraih 3.671.911 suara (19,6 persen/ 20 kursi). Sedangkan PDI Perjuangan sebagai partai induk Azwar memperoleh sebanyak 3.523.434 suara (18,8 persen/ 19 kursi). Total mereka berhasil menguasai 39 kursi di DPRD Jawa Timur. PT BESTPROFIT

“Partai pemenang pertama dan kedua di Jawa Timur adalah PKB dan PDIP. Kekuatan politik yang besar bersatu, kita harap ini juga bisa ke grassroot. Kita yakinkan pasangan ini bisa mengelola pemerintah secara baik karena pengalaman mereka sudah teruji,” jelas Karding.

Kekuatan Gus Ipul dan Azwar juga ditopang oleh elektabilitas keduanya dalam survei terakhir. Survei Poltracking Institute pada Juni lalu misalnya, menempatkan nama Gus Ipul diperingkat pertama dengan tingkat elektabilitas 31,27 persen dan nama Azwar di peringkat keempat dengan elektabilitas 8,22 persen. Kondisi ini didukung dengan popularitas Gus Ipul sebagai Wakil Gubernur Jawa Timur dan Azwar sebagai Bupati Banyuwangi.

Karding menilai Azwar sebagai aktivis dan pejabat daerah yang berprestasi dan memiliki rekam jejak yang baik. Tak hanya itu, Karding juga berpendapat sosok Bupati Banyuwangi tersebut mampu mewakili suara anak muda atau generasi milenial. “Yang mana hari ini bisa kita andalkan untuk menjadi ikon baru untuk para pemuda dan orang-orang gaul, khususnya di Jawa Timur,” ujar Karding.

Sedangkan Wakil Sekretaris Jendral DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan Azwar merupakan kader PDI Perjuangan yang matang secara politik. “Sejak Pilkada Kabupaten Banyuwangi 2010, Pak Abdullah Azwar Anas ini sudah diusung oleh DPP PDIP. Setelah itu beraktivitas dengan DPP PDIP, dan sekarang beliau menjadi Ketua Baitul Muslimin Jawa Timur,” kata Basarah.

Peluang Khofifah

Meski demikian, bukan berarti jalan keduanya bakal gampang. Khofifah Indar Parawansa, nama lain yang juga disebut-sebut akan maju menjadi bakal calon gubernur Jawa Timur siap menjadi penantang serius Gus Ipul dan Azwar.

Hingga saat ini Khofifah sudah mengantongi dukungan dari Golkar, Nasdem, dan Hanura. “Kami dukung Khofifah. Itu final. DPP Golkar tadi sudah memutuskan dukung Khofifah,” kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Wilayah Indonesia 1, Nusron Wahid awal Oktober lalu.

Sekretaris Jendral DPP Nasdem Johnny G. Plate juga menyampaikan hal senada. “Nasdem pasti mengusung Ibu Khofifah dan di Jatim komunikasi politiknya sudah berlangsung,” ujarnya. BEST PROFIT

Ketua Umum Hanura Oesman Sapta Odang mengisyaratkan dukungan kepada Khofifah. “Kalau Pak Sekjen (Sarifuddin Sudding) bilang Khofifah, masak saya bilang yang lain? Masak sekjen sama ketum beda,” ujar Oesman dalam satu kesempatan.

Konversi perolehan suara ketiga partai tersebut adalah 28 kursi di DPRD. Namun terlepas dari dukungan ketiga parpol tersebut, sosok Khofifah memang tidak bisa dianggap remeh. Meski pernah dua kali kalah dalam Pilkada Jawa Timur, nama Khofifah diyakini masih menguasai sejumlah kantong suara Jawa Timur. Ini tampak dari elektabilitasnya dalam survei Poltracking. Nama Khofifah ada diperingkat ketiga dengan perolehan suara 17,97 persen.

Pada masa lalu pengaruh Khofifah pernah membuat repot Gus Ipul saat menjadi calon wakil gubernur Jawa Timur di Pilkada 2008 bersama Soekarwo dari Partai Demokrat. Khofifah yang saat itu berpasangan dengan Moedjiono berhasil memaksa Soekarwo dan Gus Ipul melanjutkan pertarungan pilkada ke putaran kedua. Sedangkan pada Pilkada Jawa Timur 2013, Khofifah membayangi perolehan suara Soekarwo dan Gus Ipul di urutan kedua.

Posisi Khofifah sebagai Ketua Umum Muslimat Nahdlatul Ulama sekaligus Menteri Sosial jelas akan menguntungkannya dalam melakukan kerja politik di Jawa Timur. Bukan tak mungkin suara NU akan kembali terpecah antara dirinya maupun Gus Ipul. Sehingga yang perlu dilakukan Khofifah sekarang adalah mencari figur tepat sebagai bakal calon wakil gubernur Jawa Timur.

Sekretaris Jendral DPP PKB Abdul Kadir Karding tak mau ambil pusing seandainya Khofifah jadi mencalonkan diri sebagai calon wakil gubernur Jawa Timur. “Siapapun yang maju, itu hak politik dan hak demokrasi seseorang maupun institusi lain. Kami tidak bisa terlibat di sana. Fokus kami adalah bagaimana merancang konsep pemenangan yang jitu, yang bisa memenangkan mutlak pasangan ini,” kata Karding.

Ia juga yakin Presiden Joko Widodo akan bersikap netral meski Khofifah ialah seorang menteri. “Saya kira selama ini, Presiden selalu mengatakan, ‘Kami netral untuk seluruh Pilkada di Indonesia’,” ungkap Karding.

Gus Ipul sendiri sebelumnya telah mengaku tidak risau apabila Khofifah ikut bertarung dalam Pilkada Jawa Timur 2018.
“Tidak ada masalah. Saya anggap semua calon kuat dan ada survei. Itu penunjuk arah, informasi awal untuk kandidat agar bisa melakukan sesuatu sesuai aspirasi masyarakat, selebihnya sama,” kata Gus Ipul pada 20 September lalu, sebagaimana dikutip Antara.

Kendati demikian, Gus Ipul sempat menekankan pada nasihat para ulama yang menginginkan adanya pembagian peran.
“Bu Khofifah menteri bagus, bisa berbuat untuk Indonesia. Maunya kiai berbagi peran. Tapi jika tidak bisa, tidak masalah. Setiap orang berhak maju, tidak ada larangan. Cuma ajakan moral dari para ulama adalah untuk berbagi peran sesama kader NU,” ungkap Gus Ipul.

Sumber: tirto.id