PT Bestprofit Medan

Giliran Operator Buka-bukaan Soal Polemik Interkoneksi di DPR

PT Bestprofit Futures Medan

PT Bestprofit Futures Medan

– Jakarta – Setelah mendapat penjelasan dari Menkominfo Rudiantara, Komisi I DPR RI akan meminta klarifikasi dari seluruh operator telekomunikasi yang selama ini terbelah menjadi dua kubu yang berpolemik dalam kebijakan penurunan biaya interkoneksi.

Para operator telekomunikasi ini akan dipanggil siang ini, Kamis (25/8/2016). Dalam kesempatan ini, perwakilan sepuluh fraksi yang ada di Komisi I akan mempertanyakan alasan pro dan kontra terhadap kebijakan yang akan diberlakukan mulai 1 September 2016 nanti.

“Kami meminta kepada Menkominfo Rudiantara, jangan dulu mengeluarkan aturan atau memutuskan apapun sebelum para operator hadir di rapat selanjutnya,” begitu ucap Effendi Simbolon dari Fraksi PDIP.

Menurutnya lebih baik jika mengundang dan mengajak diskusi seluruh pihak yang terlibat, yaitu Menkominfo, operator yang pro dan operator yang kontra.

“Saran saya, ada baiknya kalau kita ingin mengelaborasi ini (interkoneksi), hadirkan saja seluruh pihak terkait. Tak perlu mengundang ahli. Cukup menteri sebagai pemerintah, kemudian operator yang pro dan kontra saja. Kita dudukkan bersama,” kata Effendi.

Lebih lanjut, Effendi mengatakan sebaiknya DPR tidak terjebak dengan urusan korporasi karena interkoneksi bukan ranah mereka.”Ranah kita itu kinerja menteri, tapi kalau perlu membahas ini ya kita bentuk Panja (panitia kerja) saja,” terangnya.

PT Bestprofit Futures Medan

Hal tersebut disetujui oleh Meutya Hafidz yang kemarin memimpin jalannya rapat kerja dengan menteri yang akrab disapa Chief RA tersebut. Anggota Komisi lainnya, Evita Nursanty, juga menyarankan hal yang sama.

“Kalau memang semuanya bisa hadir, akan kita gelar rapatnya. Yang jelas, sebelum pembahasan ini melibatkan para operator, pemerintah jangan mengeluarkan keputusan atau apapun itu,” kata Meutya.

Meutya menambahkan, pihak Komisi I akan berupaya mengadakan rapat lanjutan dengan Menkominfo lagi pada pekan depan, sebelum kebijakan itu diberlakukan pada 1 September 2016.

Dalam rapat kemarin, Anggota Komisi I dari Fraksi PAN, Budi Youyastri mengatakan, pemerintah tidak punya kewenangan untuk memutuskan besaran penurunan biaya interkoneksi.

“Kewenangan pemerintah bukan terletak pada revisi interkoneksi, tapi sebatas menciptakan formulanya saja,” katanya saat raker yang berlangsung hingga petang.

Anggota Komisi I lainnya, Elnino M. Husein Mohi mempertanyakan jika revisi biaya interkoneksi versi Menkominfo dijalankan per 1 September 2016 siapa operator yang diuntungkan atau dirugikan.

“Harus jelas ini siapa yang meraih keuntungan dari kebijakan ini. Kita ingin dengar dulu suara semuanya,” tutupnya. Read more PT Bestprofit Futures Medan