PT Bestprofit Medan

Pembangunan Kereta Api Aceh-lampung di 2024

Bestprofit Futures

Bestprofit Futures –  Pembangunan Kereta Api Aceh-lampung di 2024

Bestprofit Futures Menteri Perhubungan RI Budi Karya Sumadi menjanjikan pembangunan jalur kereta api di Sumatra akan dipercepat. Ditargetkan pada 2024, Aceh hingga ke Lampung sudah terhubung jalur kereta api.

Menhub menyatakan, kereta di Sumatra merupakan kebutuhan masyarakat oleh karena itu Kementerian Perhubungan akan meningkatkan transportasi kereta api di pulau paling barat di Indonesia tersebut.

“Memang itu proyek jangka panjang, paling tidak pada tahun 2024, Aceh sudah tersambung hingga Lampung dengan menggunakan kereta api. Oleh karena itu, kita akan bangun per segmen dan kita juga akan mengembangkan angkutan kereta api perkotaan yang menghubungkan kota-kota terdekat ke ibukota,” ujar Menhub di Jakarta, Kamis (6/4/2017).

Menhub menjelaskan pembangunan kereta ini memang membutuhkan usaha yang besar. Oleh karena itu, pemerintah sedang membuat skema agar pihak swasta dapat terlibat dalam proyek tersebut sehingga dana pemerintah dapat digunakan untuk pembangunan proyek kereta api di wilayah lainnya.

“Kementerian Perhubungan ingin membangun perkeretaapian tapi anggaran pemerintah hanya tersedia 30 persen dari kebutuhan dan 70 persen harus berasal dari pihak swasta,” papar Menhub.

Dijelaskannya, berdasarkan Rencana Induk Perkeretaapian Nasional hingga tahun 2030, Kementerian Perhubungan akan membangun sistem perkeretaapian yang menghubungkan seluruh Sumatera.

Sampai saat ini jalur kereta yang terhubung baru Sumatera Selatan-Lampung, Sumatera Barat saja, Sumatera Utara saja, dan Aceh sepenggal. Jika nantinya semua sudah terhubung maka Sumatra akan memiliki jalur kereta api mencapai 1.600 kilometer (km).

Namun demikian, memang masih terdapat kendala dalam menyambungkan sistem perkeretaapian di seluruh Sumatera tersebut.

“Kendalanya adalah APBN yang harus dibagi peruntukannya untuk berbagai proyek pembangunan dan yang lebih penting lagi adalah pembebasan tanah karena sampai sekarang komitmen pemerintah daerah tidak gampang,”

baca juga ” China Melunak soal Pencairan Pinjaman Proyek Kereta Cepat  ”

Menteri BUMN Rini Soemarno memastikan tengah melakukan finalisasi mengenai persyaratan pencairan pinjaman untuk proyek Kereta Cepat‎ Jakarta-Bandung oleh China Development Bank (CDB).

Ada hal berbeda dalam persyaratan pencairan tersebut. China Development Bank mulai melunak soal persyaratan yang harus diajukan. Sebelumnya pencairan tahap pertama bisa dilakukan jika lahan yang menjadi jalur kereta cepat semuanya sudah dibebaskan.

Namun kali ini pencairan tahap pertama bisa dilakukan jika izin penetapan lokasi (penlok) sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing yang dilalui jalur kereta cepat ini.

“Mereka (CDB) setuju, selama sudah ada izin penlok dari Bupati atau Walikota, itu sebenarnya sudah firm dan bisa dibangun,” kata Rini saat berbincang dengan wartawan, Kamis (6/4/2017).

Hanya saja, saat ini Bupati atau Walikota tersebut tidak bisa mengeluarkan izin penlok karena belum ditandatanganinya Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Rini mengaku, draft RTRW ini sudah mendapatkan paraf dari seluruh menteri terkait dan sudah ada di Istana Kepresidenan untuk tinggal ditandatangani oleh Presiden RI Joko Widodo.

Tidak hanya itu, CDB juga meminta kepada Indonesia untuk persoalan lahan di Halim Perdanakusuma harus sudah jelas.

“Untuk soal yang Halim memang itu sudah tidak menjadi isu, karena sudah clear, kita sudah dapat komitmen dari KASAU, Menhan, dan beberapa yang terkait. Saat ini tinggal finalisasi administrasinya saja,” ujar Rini.

Sembari menunggu izin penlok dikeluarkan oleh pemerintah daerah masing-masing, Rini Soemarno telah mendapat komitmen dari pemilik modal PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) untuk sementara menyuntikkan modal‎ sebelum pinjaman dari CDB cair.

Bestprofit Futures