PT Bestprofit Medan

RI Punya Presiden Baru, Ini Pendapat Para Pakar Asing

Best profit Futures7Best Profit Futures, Jakarta – Pelantikan presiden terpilih Joko Widodo Senin (20/10) menjadi bahan perbincangan para pakar negara-negara lain, yang melihatnya dari sisi hubungan luar negeri maupun peluang ekonomi Indonesia di tangan presiden baru.

Jokowi dilihat sebagai tokoh yang bisa melanjutkan reformasi ekonomi-politik, namun secara umum dia juga dinilai akan menghadapi penghalang besar di parlemen yang dikuasai kelompok oposisi Koalisi Merah Putih.

Berikut pendapat sejumlah pakar luar negeri tentang Jokowi:

Greg Fealy, Associate Professor di Australian National University
Satu hal yang membuatnya tidak biasa di Indonesia adalah dia punya reputasi sebagai politisi yang sangat bersih dan cukup reform minded. Tidak banyak politisi senior di Indonesia yang bisa anda gambarkan seperti itu.

Mengurangi subsidi BBM dengan cara menaikkan harga akan menjadi agenda penting Jokowi yang tak populer.

Ini hampir bisa dikatakan menjadi kebutuhan anggaran. Jika dia ingin mendapatkan uang untuk beberapa program ambisius di sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur, dia sangat butuh memangkas sejumlah besar uang yang dipakai dalam subsidi BBM dan listrik. Saya pikir, dia siap menerima kemarahan rakyat atas hal ini, namun dalam jangka yang lebih panjang dia memperhitungkan kalau protes itu akhirnya akan diam dan rakyat bisa menerimanya.

Aaron Connelly, peneliti di Lowy Institute
Jokowi punya track record hebat di Surakarta dan Jakarta, namun itu manajer tingkat kota. Belum begitu jelas bagaimana kemampuannya dalam menyediakan layanan kesehatan bagi warga Jakarta atau menyediakan lebih banyak dipan rumah sakit di Surakarta bisa diterapkan di level nasional.

Jokowi telah membuat kalkulasi bahwa dengan (mengatasi subsidi BBM) di awal masa jabatannya maka dalam beberapa pekan pertama dia akan bisa meraup keuntungan fiskal dan akhirnya bisa menyingkirkan serangan politik.

David Shipley, editor Bloomberg
Jokowi punya banyak kemiripan dengan Presiden AS Barack Obama: senyum yang menaklukkan, popularitas di kalangan generasi muda, reputasi sebagai outsider — dan oposisi (di parlemen) yang siap menyabotase peluangnya untuk sukses. Untuk menghindari jenis hambatan politik yang menyerang Barack Obama dalam beberapa tahun ini, Jokowi harus bergerak cepat dan sepihak.

Taruhannya cukup tinggi. Pertumbuhan PDB Indonesia mencapai angka terendah yaitu 5,1% dalam lima tahun ini, tidak cukup untuk menampung 15 juta angkatan kerja baru antara sekarang dan 2020.

Pada saat yang sama, ketika banyak perusahaan mulai mengalihkan perhatian dari Tiongkok yang makin mahal, Indonesia punya kesempatan menambah lapangan kerja di sektor manufaktur. Jika Indonesia bisa merebut 7% saja pasar ekspor padat karya Tiongkok data 2012, maka sektor ini di Indonesia bisa tumbuh US$110 miliar dalam lima tahun.

Untungnya bagi Jokowi, banyak upaya reformasi yang bisa memberi hasil cepat dan terukur tidak butuh dukungan parlemen. Seperti yang dilakukannya ketika menjadi gubernur Jakarta, dia bisa segera mengurangi biaya bisnis dengan mereformasi dan menyegarkan birokrasi, membuat proses pemerintahan lebih transparan dan memangkas pungli yang melemahkan daya saing Indonesia.

Presiden baru ini cukup beruntung dalam satu hal: pihak oposisi tidak secara ideologis kompak bersatu seperti Partai Republik di AS. Sebagian besar parpol di Indonesia didasarkan pada figur dan patron, bukan kebijakan.

Karenanya, dia seharusnya bisa mendapatkan cukup dukungan di parlemen untuk sebagian besar inisiatif yang dia ajukan, dengan kesabaran dan kemampuan bernegosiasi – dua hal yang acap tidak dimiliki Obama saat berurusan dengan Kongres. Saat menjadi gubernur Jakarta, Jokowi mampu bekerjasama dengan DPRD. Jadi rakyat Indonesia bisa berharap banyak dari kemiripan presiden mereka dan presiden Amerika, sekaligus dari perbedaan keduanya.

Rajiv Biswas, Ekonom di IHS
Jokowi akan memainkan peran kunci dalam membentuk kebijakan ekonomi Indonesia, dan memutuskan apakah akan mengejar strategi globalisasi dan integrasi internasional yang lebih luas, atau kebijakan yang lebih nasionalis dan proteksionis yang bisa menghambat momentum pertumbuhan ekonomi.

Tantangan yang dihadapi Jokowi adalah koalisi pimpinan PDI-P hanya menguasai 44% kursi di parlemen yang berpotensi menciptakan hambatan legislasi serius bagi agenda reformasi Jokowi.

Tantangan penting pemerintahan Jokowi adalah mengimplementasikan reformasi mikroekonomi yang krusial. Prioritas utama antara lain mempercepat pembangunan infrastruktur untuk generator dan transmisi listrik, pelabuhan, bandara, jalan raya dan meningkatkan pendidikan serta latihan kejuruan demi membangun human capital di sektor-sektor industri yang penting.

Sumber : beritasatu.com